Connect with us

POLITIK

Ketua DPR Minta Tindakan Preventif Terhadap Kasus Papua

Published

on

Ketua DPR Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Zone.co.id, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah melakukan tindakan preventif dalam menangani kasus kasus kekerasan di wilayah Papua termasuk kasus pembunuhan pekerja pembangunan infrastruktur jalan.

“Kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan-tindakan preventif dan langkah-langkah yang membuat mereka jera,” kata Bambang usai pertemuan Pengurus FKPPI dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Ia tidak bisa mengatakan kejadian pembunuhan puluhan pekerja infrastruktur itu sebagai kecolongan karena setiap awal Desember pasti ada peringatan organisasi tertentu di daerah itu.

“Saya tidak bisa mengatakan itu suatu kecolongan. Tapi kita semua harus waspada dan harus melakukan tindakan preventif dan langkah langkah membuat mereka jera,” tegasnya.

Ia menyebutkan sikap pimpinan DPR terhadap kasus itu adalah mengutuk keras tindak kekerasan dan kekejaman yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

“Kami mendesak dan mendorong seluruh pasukan yang ada untuk segera memburu pelakunya dan menyeret ke pengadilan,” katanya.

Ia juga mendorong Panglima TNI dan Kapolri mengirim pasukan-pasukan elite yang ada di kesatuan-kesatuannya karena kasus itu tidak bisa dianggap remeh dan harus dituntaskan secepatnya.

“Kami di DPR mendorong aparat hukum dan keamanan tidak bertindak tanggung-tanggung,” katanya.

Ia juga meminta Komisi I DPR mengundang Panglima TNI untuk menjelaskan bagaimana langkah langkah penanggulangannya, juga Komisi III mengundang Kapolri untuk menjelaskan langkah untuk menumpas kelompok bersenjata itu.

“Sekali lagi kita memang harus memperhatikan HAM, tapi untuk urusan keamanan negara dan keselamatan masyarakat, penegak hukum dan pasukan kita harus bertindak tegas dan keras,” kata Bamsoet yang juga Ketua Badan Bela Negara FKPPI.

Ketika ditanya apakah DPR setuju dengan langkah represif, Bamsoet mengatakan apapun yang bisa dilakukan untuk menuntaskan masalah itu, DPR pasti setuju.

“Yang dipentingkan DPR adalah menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan rakyat kita. Jangan sampai ada lagi korban yang jatuh. Berapa pun ongkosnya,” katanya.

Bamsoet menilai aksi mereka melebihi teroris karena merenggut nyawa orang dengan tindakan yang sangat kejam, menyerang petugas secara terang-terangan.

Ia juga mengapresiasi Presiden dan para menteri yang tetap akan menuntaskan pembangunan infrastruktur di Papua. (gus)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Moeldoko Jengkel ke Emak-Emak, Bukti Rezim Ini Stres Tidak Punya Solusi

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Suibanto-Sandiaga Uno, Siane Indriani.

Zone.co.id, Jakarta – Setelah menyarankan orang miskin diet karena harga beras mahal, kini pemerintahan Joko Widodo menyuruh ibu-ibu rumah tangga menanam sayur sendiri karena mengeluhkan harga pangan mahal. Hal tersebut diutarakan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menanggapi teriakan ibu rumah tangga terkait semakin mahalnya bahan pangan dan mengaku jengkel.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Suibanto-Sandiaga Uno, Siane Indriani menyesalkan pernyataan tersebut. Apalagi pernyataan itu disampaikan dari mewakili istana kepresidenan.

“Pak Moeldoko memandang keluhan emak-emak dengan perspektif elite. Dia menganggap semua orang memiliki kemampuan finansial yang sama dengannya, dan menjadikan keluhan tersebut sebagai sebuah hal yang menjengkelkan,” kata Siane dalam keterangannya, Jumat (14/12/2018).

Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 ini menilai, jika dilihat dari beberapa tanggapan pemerintah terkait harga pangan mahal, tidak ada keseriusan rezim ini menyelesaikan masalah. Bahkan terkesan tidak peduli.

“Solusi yang ditawarkan ketika ada keluhan dari emak-emak sangat tidak realistis. Harga kebutuhan pokok tinggi, dia meminta emak-emak memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang tidak masuk akal. Artinya, pemerintahan saat ini tidak punya solusi atas permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi rakyat,” paparnya.

Dia menekankan, pangan adalah dasar kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa ditawar-tawar. Siane menambahkan, pemerintah saat ini sama saja melanggar HAM khususnya pemenuhan hak-hak Ekosob (ekonomi sosial budaya) yang seharusnya pemerintah memiliki kewajiban pemenuhan hak-hak tersebut.

“Karena selain kewajiban pemerintah memberikan ketersediaan pangan, juga memenuhi harga pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Jika ada rakyat yang mengeluhkan mahalnya harga pangan dan pemerintah tidak peduli, jelas ini ada indikasi pengabaian HAM khususnya hak ekonomi rakyat,” tegas dia.

Selain pernyataan-pernyataan yang tidak solutif, seharusnya pemerintah bisa menerima kritik. Bukannya menjawab kritik dengan memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, justru memberikan jawaban yang menyakiti hati rakyat. (dam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Posko Pemenangan Gerakan Kristiani Indonesia Raya di Jakarta Diresmikan

Published

on

Peresmian Posko pemenangan Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GEKIRA, Kamis (13/12/2018) sore.

Zone.co.id, Jakarta – Posko resmi pemenangan Gerakan Kristiani Indonesia Raya atau GEKIRA untuk pasangan Prabowo-Sandi diresmikan pada Kamis (13/12/2018) sore.

Berada di Arion House Lt. 4, Jalan Wijaya 1 No. 3811, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, posko ini diberi nama ‘Posko Pemenangan GEKIRA’.

Baliho dengan panjang 5 meter dan lebar 4 meter terpasang di bagian kanan dinding di dalam ruangan dengan tulisan GEKIRA, Gerakan Kristiani Indonesia Raya disertai foto Ketua Umum PP GEKIRA (Fary Djemy Francis), Ketua Dewan Pembinan PP GEKIRA (Hashim S. Djojohadikusumo), dan foto Sekretaris Jenderal PP GEKIRA (Nikson Silalahi).

Selain itu, masih di dinding bagian kanan, terpampang beberapa foto pengurus pimpinan pusat GEKIRA dan di bagian bawah baliho tertulis Nomor 2 Pilihanku bergambar Prabowo-Sandi.

Ada juga gambar Prabowo-Sandi di bagian belakang ruangan bertuliskan Posko Pemenangan GEKIRA, Prabowo-Sandi Pilihanku dengan background peta Indonesia.

Sedang di bagian luar sebelum masuk ke ruang utama, terdapat bendera GEKIRA dan Gerindra. Ada juga stiker berlogo GEKIRA dan Gerindra menempel di dinding. Karena sekarang ini telah memasuki masa Natal, berdiri gagah Pohon Natal lengkap dengan lampu hiasnya membuat suasana terasa damai.

Hadir dalam acara peresmian tersebut tokoh-tokoh Kristiani di Partai Gerindra seperti anggota DPR RI Martin Hutabarat, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Umum Pimpinan Pusat GEKIRA Fary Djemy Francis, Sekretaris Jenderal Nikson Silalahi, Ketua Harian Jim Lomen Sihombing serta jajaran pengurus Pimpinan Pusat GEKIRA dan perwakilan Pimpinan Daerah (PD) GEKIRA DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Sebelum diresmikan, acara didahului dengan kebaktian yang penuh nuansa Natal.

Menurut Sekretaris Jenderal PP GEKIRA Nikson Silalahi, dengan peresmian Posko Pemenangan GEKIRA ini, maka pengurus dan anggota GEKIRA serta lebih luas lagi kader Kristiani Partai Gerindra dapat melakukan berbagai konsolidasi lebih baik untuk merumuskan langkah-langkah kerja bagi pemenangan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden agar terpilih di Pilpres 2019 dan pemenangan Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra secara khusus kader Kristiani di Pileg 2019.

“Dengan diresmikannya Posko Pemenangan GEKIRA ini, maka pengurus dan anggota serta kader Kristiani Partai Gerindra dapat melakukan berbagai konsolidasi lebih baik untuk memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 serta pemenangan Caleg Gerindra secara khusus kader Kristiani di Pileg 2019,” ujarnya usai acara peresmian.

Acara peresmian posko ini ditindaklanjuti dengan diskusi yang hangat antara yang hadir untuk saling menguatkan kader GEKIRA dalam berjuang bersama Partai Gerindra.

Kesempatan itu juga digunakan untuk mendiskusikan kehadiran sayap GEKIRA pada Konferensi Nasional Partai Gerindra yang berlangsung pada 17 Desember 2018 mendatang di Sentul dan membicarakan rencana pelaksanaan Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra yang akan dilaksanakan di Atambua, Provinsi NTT pada bulan Januari 2019. Demikian, seperti dilansir Voiceofindonesiaraya.com. (voi)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Bawaslu Imbau Pers Imbang dalam Pemberitaan Pemilu

Published

on

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Ruslan Husein.

Zone.co.id, Palu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau pers untuk berimbang dalam pemberitaan pada masa kampanye Pemilu 2019.

“Tidak hanya menguntungkan atau banyak mempublikasikan sisi ‘brand’ positif peserta pemilu tertentu, tetapi secara berimbang memberitakan peserta pemilu yang lain,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ruslan Husein di Palu, Kamis (13/12/2018).

Bawaslu percaya terhadap insan pers dan media massa yang akan berada di posisi netral terkait dengan pemberitaan peserta pemilu.

Ruslan yakin bahwa media massa selalu mengacu pada kode etika jurnalistik sehingga dalam pelaksanaan tugasnya mengedepankan edukasi kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa salah satu komponen atau pilar yang turut serta menunjang serta bertanggung jawab menjaga kualitas demokrasi di tanah air adalah media massa.

Sementara itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untad Palu Dr. Irwan Waris mengemukakan bahwa netralitas media massa penting pada Pemilu 2019.

Dalam menjaga kekuatan yang dimiliki media massa, menurut Irwan Waris, perlu mengedepankan kontrol diri dan sensor diri. Hal ini penting agar pers/media tidak menjadi partisan.

“Pers dan media memang memiliki keberpihakan. Namun, keberpihakan itu pada kebenaran. Berpihak pada kebaikan demokrasi dan pada masyarakat,” katanya.

Irwan Waris juga mengingatkan politikus agar tidak menggunakan pers/media massa untuk kepentingan pribadinya.

Menurut dia, terdapat lima yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi, yakni politik uang, netralitas PNS/ASN/TNI/Polri, netralitas?media massa, media social, dan politik identitas atau SARA.

Ia mengajak masyarakat untuk mengawal, mengawasi, dan menjaga lima unsur tersebut agar kualitas demokrasi yang dinginkan dapat tercapai. (mhj)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending