Connect with us

SEKTOR RIIL

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru Pembebasan Tarif Pungutan BPDP Kelapa Sawit

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan paparan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Zone.co.id, Jakarta – Pemerintah menerbitkan aturan baru pembebasan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mengantisipasi turunnya harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.

Aturan baru pembebasan tarif ekspor sawit tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan, berlaku efektif sejak 4 Desember 2018, demikian keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Beleid tersebut mengatur tarif pungutan ekspor kelapa sawit, minyak sawit mentah, dan produk turunannya. Pemerintah memberikan tarif nol alias membebaskan tarif pungutan ekspor jika harga CPO internasional di bawah 570 dolar AS per ton.

Sementara itu, apabila harga CPO internasional 570-619 dolar AS per ton, tarif pungutan ekspor yang dikenakan 25 dolar AS. Sedangkan apabila harga CPO internasional di atas 619 dolar AS per ton, tarif yang dikenakan sebesar 50 dolar AS.

Aturan sebelumnya, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, pembebasan tarif pungutan ekspor diberikan apabila harga CPO internasional di bawah 500 dolar AS per ton. Apabila harga CPO telah mencapai angka lebih dari 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 5 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.

Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua. Darmin pun menjelaskan perbedaan acuan harga CPO internasional tersebut.

“Nah itu ceritanya gini, kenapa juga jadi agak lambat keluarnya karena sebetulnya sumber yang kita pakai tadinya waktu rapat itu adalah harga bursa Malaysia. Sementara di Keuangan inginnya kalau peraturan dibuat itu dasarnya harus kementerian. Nah yang kementerian itu yang punya Kemendag kan, itu datanya adalah data Rotterdam CIF dan Rotterdam itu secara rata rata lebih mahal 70 dolar dibandingkan dengan Malaysia itu. Oleh karena itu, disitu akan muncul kalau kita bilang 500 pada waktu nanti harga 500, di harga yang perdagangan itu akan keluar ditambah 70, jadi 570 ya. Hanya itu saja dan itu angkanya bedanya 70, gak ada masalah,” ujar Darmin saat ditemui usai menjadi pembicara kunci dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018). (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

SEKTOR RIIL

Menkeu Saksikan Penyerahan Bantuan Community Development Geo Dipa

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Zone.co.id, Bandung – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) hari ini menyaksikan acara Penyerahan Bantuan Community Development PT Geo Dipa Energi (Persero) (Geo Dipa) di Patuha, Bandung.

Bantuan diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, khususnya warga Desa Panundaan, salah satu desa yang lokasinya dekat dengan PLTP Unit Patuha di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat.

Bantuan tersebut antara lain listrik masuk kampung yang sudah berjalan sejak tahun 2016; betonisasi jalan akses untuk 3 desa di sekitar PLTP yang sudah berlangsung sejak tahun 2015; dan Pembangunan Rumah Tahfidz.

Penyerahan bantuan ini merupakan salah satu program Community Development GeoDipa Maju dari 4 program utama PT Geo Dipa Energi (Geodipa), yaitu GeoDipa Peduli, GeoDipa Pintar, GeoDipa Maju, dan GeoDipa Hijau.

Dalam sambutannya, Menkeu mengapresiasi langkah Geo Dipa yang turut membangun masyarakat melalui kegiatan community development (pengembangan masyarakat).

“Kementerian Keuangan datang ke sini (Patuha) dalam rangka kegiatan community development PT Geo Dipa Energi yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Saya mengapresiasi PT Geo Dipa Energi, yang tadi menyampaikan bahwa supaya mereka bisa beroperasi dengan baik, masyarakat perlu turut merasa memiliki dan merasakan manfaat aset negara,” ujar Menkeu.

Geo Dipa adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang energi geothermal (panas bumi) di Indonesia. Kepemilikan saham Geo Dipa dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian Keuangan/Kemenkeu) sebesar 93 persen, dan sisanya dimiliki oleh PT PLN (Persero).

Geo Dipa merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kemenkeu yang memiliki misi antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.

Geo Dipa berkomitmen melakukan pengembangan secara masif dalam rangka pemenuhan target 23 persen energi bauran di tahun 2025, serta berupaya untuk maju bersama masyarakat sekitar dengan memberikan penghidupan dan bekal untuk meningkatkan taraf hidup menuju yang lebih baik.

Keuntungan dari kegiatan operasional Geo Dipa juga merupakan dana Pemerintah yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat melalui berbagai bentuk transfer ke daerah.

Tahun 2017, Geo Dipa berkontribusi kepada negara sebesar Rp50 miliar dari pajak, PNBP, iuran eksplorasi, bonus produksi, penyerapan tenaga kerja lokal non-skill, dan corporate social responsibility; sedangkan untuk community development kumulatif sampai saat ini telah memberikan sebesar Rp17 miliar, baik untuk unit Patuha maupun unit Dieng. Saat ini kapasitas terpasang PLTP Patuha Unit 1 sebesar 55 MW dan PLTP Unit Dieng sebesar 55 MW, maka CO2 turun sekitar 702ribu ton/tahun.

“PLTP Unit Patuha adalah aset kita semua. Jika PT Geo Dipa Energi bisa bekerja makin baik, keuntungannya akan disetorkan kepada pemerintah dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk DAU, DBH, DAK, Dana Desa, dan Dana Kelurahan,” jelas Menkeu.

Menkeu juga berharap agar Geo Dipa terus menjadi perusahaan yang baik, sehat, dan menguntungkan, sehingga makin banyak dana yang bisa disalurkan kembali kepada masyarakat, serta masyarakat makin merasa dekat dan memiliki perusahaan tersebut.

Acara penyerahan bantuan juga dihadiri Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan dan Risiko, jajaran Kemenkeu wilayah Jawa Barat, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bupati Bandung, jajaran Pemerintah Jawa Barat, Direksi BUMN di bawah Kemenkeu, Komisaris dan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero), serta masyarakat sekitar penerima manfaat. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menperin Sebut Industri Olahan Buah Potensial Berkembang

Published

on

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto.

Zone.co.id, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyebut industri olahan buah memiliki potensi untuk berkembang, mengingat Indonesia sebagai negara tropis penghasil buah-buahan yang dapat diolah menjadi produk buah dalam kaleng, minuman sari buah, manisan buah, selai dan lain-lain.

Untuk itu, diperlukan penerapan teknologi terkini agar dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan produk berdaya saing tinggi.

“Konsumsi olahan buah masyarakat Indonesia yang masih rendah memiliki peluang besar untuk terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan meningkatnya penghasilan masyarakat,” kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Apalagi, tambahnya, Indonesia juga dikenal sebagai eksportir utama produk olahan buah di dunia utamanya nanas dalam kaleng.

Airlangga mengatakan Kemenperin berkomitmen untuk membangun industri manufaktur nasional yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi industri 4.0.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri manufaktur, tetapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.

“Kami telah melihat banyak negara, baik yang maju maupun berkembang, telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, kita telah meluncurkan Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Salah satu target di dalam peta jalan terebut, yakni Indonesia menjadi pemain utama industri makanan dan minuman di dunia.

“Fokus produk pada 3-5 tahun ke depan salah satunya adalah olahan buah dan sayuran dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan impor bahan baku produk pertanian meningkatkan efisiensi di seluruh rantai nilai industri melalui penerapan industri 4.0,” jelas Airlangga.

Selain itu, dengan menguasai teknologi yang menjadi ciri khas era Industri 4.0, antara lain artificial intelligence, internet of things, big data, advanced robotics dan 3D printing.

“Diharapkan, industri makanan dan minuman, mampu menjadi pengungkit dalam memacu pertumbuhan industri manufaktur nasional, termasuk menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.

Kemenperin mencatat, industri minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan, dengan pertumbuhan sebesar 10,19 persen pada periode Januari-September tahun 2018. Capaian ini jauh di atas pertumbuhan industri nasional yang mencapai 5,17 persen di periode yang sama.

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor makanan dan minuman sebesar 35,73 persen terhadap PDB industri non-migas pada triwulan III tahun 2018.

Sementara itu, pertumbuhan ekspor periode Januari-September tahun 2018 untuk industri makanan tumbuh sebesar 3,22 persen dan untuk industri minuman tumbuh sebesar 13,00 persen.

Bahkan, industri makanan dan minuman mendominasi penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur, yakni sebanyak 3,3 juta orang atau sebesar 21,34 persen dari total pekerja di bidang industri. (spg)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

PT Geo Dipa Energi (Persero) Kerjasama dengan Kejaksaan RI, untuk Hadapi Permasalahan Hukum

Published

on

PT Geo Dipa Energi menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan.

Zonae.co.id, Jakarta – BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi (Persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum yang potensial dihadapi di masa depan maupun yang sedang berjalan, pada saat ini.

Kerjasama antar instansi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim, dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kejaksaan RI Loeke Larasati A, di Yogyakarta, Senin (10/12/2018).

Dengan kerjasama tersebut, maka Bidang Datun akan memberikan pertimbangan hukum kepada Geo Dipa berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Jamdatun Kejaksaan RI Loeke Larasati dalam sambutannya menjelaskan bahwa Bidang Datun Kejaksaan RI dapat memberikan kajian aspek hukum kepada pemerintah, negara, BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

“Bidang Datun memiliki peranan yang besar mengingat tupoksi dan kewenangan yang dimiliki oleh bidang ini merupakan bagian dari tindakan preventif untuk mencegah terjadi penyimpangan hukum,” katanya.

Sementara itu Dirut Geo Dipa Riki Ibrahim menjelaskan bahwa BUMN yang dipimpinnya sering kali mengalami masalah dan hambatan hukum, sehingga bisa menghambat program penyediaan listrik nasional, dan kedaulatan ketahanan energi nasional.

“Sinergi antara Geo Dipa dengan Jamdatun Kejakgung RI sebagai kuasa hukum Geo Dipa diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum untuk penyelesaian hukum bidang perdata dan tata usaha negara demi menyelamatkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan pemerintah.” kata Riki.

Riki juga menjelaskan, sebagai BUMN instansinya harus berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya.

“Kehadiran Bidang Datun Kejaksaan RI yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum sehingga pelaksanaan kegiatan usaha Geo Dipa tetap on the right track untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG,” tambah Riki.

Pada saat ini, Geo Dipa memiliki proyek pengembangan PLTP Small Scale 10 MW, Binary 10 MW, dan Pengembangan Area Candradimuka 40 MW

Selain itu Pengembangan lapangan Arjuno Welirang yang memiliki potensi 180 MW, serta lapangan Candi Umbul Telomoyo dengan potensi 90 MW. Juga penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. (vin)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending