Connect with us

FINANSIAL

Menkeu Sebut Perbaikan Kualitas Institusi Kunci Lepas dari “Middle Income Trap”

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zone.co.id, Nusa Dua – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perbaikan kualitas institusi dan birokrasi menjadi salah satu kunci untuk lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

“Ini menjadi tantangan yang paling sulit, karena perbaikan kualitas institusi tidak ada tolak ukurnya,” kata Sri Mulyani dalam temu media di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).

Sri Mulyani menjelaskan kebanyakan negara-negara yang lepas dari middle income trap dan menjadi negara maju mempunyai institusi dan birokrasi yang efisien, bebas korupsi, mempunyai kompetensi dan bersih.

Negara-negara yang sudah mempunyai institusi publik dan swasta yang bagus tersebut antara lain Singapura, Jepang, Korea Selatan, Israel dan Hong Kong.

Untuk itu, ia mengingatkan reformasi birokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas institusi dan birokrasi semakin baik dan profesional.

“Tapi, PR-nya belum selesai, karena reformasi birokrasi harus diikuti oleh kementerian lembaga, pemerintah daerah maupun institusi yudisial serta lembaga penegakan hukum,” kata Sri Mulyani.

Selain perbaikan intitusi, ia mengatakan kunci lainnya adalah mempunyai kebijakan yang baik untuk mendorong daya saing dalam era globalisasi.

“Tidak ada negara tertutup yang lolos dari middle income trap, negara harus selalu terbuka dan kompetitif dengan menciptakan kebijakan dan disiplin untuk mendorong daya saing,” ujarnya.

Hal ini, menurut Sri Mulyani, juga perlu didorong oleh pembenahan sumber daya manusia agar tercipta kompetensi yang memadai dalam mendukung kinerja pembangunan.

“Kalau fokus ke SDM, maka perlu pembenahan di pendidikan, kesehatan, safety net dan skill. Ini bukan hanya masalah anggaran, tapi juga program yang sesuai kebutuhan agar masyarakat sehat dan produktif,” katanya.

Terakhir, pembenahan yang perlu dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju adalah pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung konektivitas dan produktivitas.

“Negara yang lolos mempunyai produktivitas yang panjang dan bertahan lama. Infrastruktur ini bisa meningkatkan competitiveness, apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Salah Kelola, Utang BUMN Terus Membengkak

Published

on

Diskusi bertajuk "Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional" di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Zone.co.id, Jakarta – Terus membengkaknya utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai karena salah urus perusahaan plat merah itu. Pasalnya, BUMN saat ini sudah menjadi alat politik.

“Jadi BUMN itu Badan Usaha Milik Negara bukan badan milik penguasa. Seperti Tentara Nasional Indonesi, bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus diclear-kan,” kata Ekonom Said Didu dalam diskusi bertajuk ‘Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional’ di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

BACA JUGA : Mantan Menteri Jokowi : Prabowo-Sandi Ingin BUMN untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Said Didu yang juga Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2004-2012 itu pun mengkritik penugasan pemerintah terhadap BUMN. Sebab, penugasan itu telah membuat BUMN merugi, bukan untung.

Penugasan itu, PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Akhirnya BUMN itu pun harus menanggung nilai selisihnya dari harga keekonomisan.

Selain itu, kepada PT PLN (Persero) yang juga terbebani dengan menjual tarif listrik. Pemrintah tidak memperbolehkan PT PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019.

Hal ini tentunya membebani PLN, dimana harga BBM dan batu bara untuk menggerakan pembangkit harganya naik. Meski pada belakangan pemerintah menetapkan DMO  bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah mustinya mengganti (dengan ABPN). Tapi ini malah memberi penugasan tapi kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” kata dia.

Menurut dia, bila BUMN sudah mendapat intervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan plat merah itu tinggal menunggu waktu. Seperti saat ini, sebagian BUMN yang sudah terlilit hutang besar.

“Jadi jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini pengkhayatan yang prinsip,” kata dia.

Adapun data Kementerian BUMN dengan komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang. (dam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Asuransi Rp1,5 Miliar Korban Lion Air

Published

on

AXA Mandiri membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli waris dari nasabah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

Zone.co.id, Jakarta – AXA Mandiri membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli waris dari nasabah korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

“Pasca mendapatkan informasi mengenai kecelakaan tersebut, AXA Mandiri secara proaktif menindaklanjuti temuan dan mencari informasi mengenai kemungkinan adanya nasabah kami yang menjadi korban kecelakaan tersebut,” ujar Direktur AXA Mandiri Henky Oktavianus dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Dari hasil penelusuran informasi tersebut, perusahaan telah menyerahkan klaim asuransi senilai lebih dari Rp1,5 miliar kepada pemegang polis atau ahli waris dari empat orang nasabah musibah kecelakaan Lion Air JT 610.

Dari jumlah tersebut, klaim senilai Rp1,14 miliar diberikan kepada satu orang pemegang polis atau ahli waris sebagai manfaat uang pertanggungan dari produk asuransi jiwa.

Total pembayaran klaim tersebut berpotensi bertambah mengingat proses pembayaran klaim masih berlanjut untuk beberapa nasabah AXA Mandiri korban Lion Air JT610 lainnya.

“Kami akan terus secara aktif melakukan pengkinian data mengenai nasabah AXA Mandiri yang menjadi korban kecelakaan ini,” ujarnya. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Bank Dunia Soroti Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah

Published

on

Ekonom Bank Dunia Soroti Sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang disebut masih menjadi penghambat dalam masuknya investasi ke dalam negeri.

Zone.co.id, Jakarta – Ekonom Bank Dunia Indira Maulani Hapsari menyoroti sinkronisasi aturan pemerintah pusat dan daerah yang disebut masih menjadi penghambat dalam masuknya investasi ke dalam negeri.

Menurut Indira, upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperbaiki iklim usaha dan bisnis serta menarik investasi asing patut diapresiasi dan bisa disebut berhasil.

Sebanyak 16 paket kebijakan sudah menunjukkan hasilnya, salah satunya ditunjukkan dengan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari peringkat 106 menjadi 72.

“Kemudahan perizinan dan berusaha itu berdampak terhadap daya tarik Indonesia bagi investor asing. Tapi masih ada PR dimana kita bisa mensinkronkan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masalah cukup besar juga ketika pemerintah pusat sudah cukup progresif, seperti revisi DNI kemarin, tapi ketika ada yang mau investasi di daerah dan berhadapan dengan pemda, peraturannya conflict,” ujar Indira dalam acara Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Pemerintah sendiri pertengahan tahun ini telah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi di Indonesia. OSS merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Sistem OSS dapat diakses secara daring dan terintegrasi di semua kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan sistem OSS, izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam.

Sistem OSS mulai dibangun sejak Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dan konsepnya telah diuji coba di Purwakarta, Batam, dan Palu.

Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018, pelaksanaan sistem itu dilakukan secara sinergi di antara satuan tugas yang sudah terbentuk di kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah.

Indira menekankan, dukungan dari pemda dalam upaya menarik investasi asing sangat penting agar terobosan-terobosan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat berjalan efektif.

“Untuk menarik investasi, tidak hanya pemerintah pusat yang jalan tapi juga pemda harus mendukung,” ujar Indira. (cit)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending