Connect with us

HUKUM

Perantara Pemberian Uang Setnov Divonis 10 Tahun Penjara

Published

on

Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Zone.co.id, Jakarta – Mantan Direktur Operasional PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menjadi perantara pemberian uang kepada mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-E).

“Mengadili, menyatakan terdakwa I Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan terdakwa II Made Oka Masagung telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Yanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/12/2018).

BACA JUGA : Jaksa Sebut Perbuatan Irvanto-Made Oka Pencucian Uang

Putusan itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Irvanto dan Made Oka divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Irvanto pada 19 Januari 2012-19 Februari 2012 beberapa kali menerima uang dari Direktur Utama PT Biomorf Lone Indonesia Johanes Marliem yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS melalui Riswan alias Iwan Baralah dengan memberikan nomor rekening perusahaan atau `money changer` di Singapura kepada Irvanto.

Selanjutnya Irvanto memerintahkan Direktur PT Biomorf Lane Indonesia Johannes Marliem untuk mengirimkan uang ke beberapa rekening perusahaan atau “money changer” di luar negeri.

Johannes Marliem lalu mengirimkan uang sesuai dengan permintaan Irvanto dan setelah Johanes mengirimkan uang tersebut, Irvanto menerima uang tunainya dari Riswan secara bertahap seluruhnya berjumlah 3,5 juta dolar AS.

Selain diberikan melalui Irvanto, “fee” untuk Setnov juga dikirimkan melalui Made Oka Masagung seperti kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pada 14 Juni 2012 Made Oka menerima “fee” untuk Setnov sejumlah 1,8 juta dolar AS dari Johannes Marliem melalui rekening OEM Investment, Pte. Ltd pada OCBC Center Branch dengan “underlying transaction software development final payment”.

Pada 10 Desember 2012, Made Oka Masagung kembali menerima “fee” untuk Setnov dari Anang sejumlah 2 juta dolar AS melalui rekening pada Bank DBS Singapura atas nama Delta Energy Pte Ltd yang juga merupakan perusahaan milik Made Oka yang disamarkan dengan perjanjian penjualan saham sebanyak 100 ribu lembar milik Delta Energy di Neuraltus Pharmaceutical Incorporation suatu perusahaan yang berdiri berdasarkan hukum negara bagian Delware Amerika Serikat.

Selanjutnya Made Oka menemui Hery Hermawan selaku Direktur PT Pundi Harmez Valasindo, dan menyampaikan bahwa Made Oka mempunyai sejumlah uang di Singapura, namun akan menarik secara tunai di Jakarta tanpa melakukan transfer dari Singapura sehingga pedagang valas Juli Hira dan Hery Hermawan memberikan uang tunai kepada Made Oka Masagung secara bertahap, sedangkan uang Made Oka yang di Singapura dipergunakan untuk pembayaran transaksi Hery Hermawan dan Juli Hira.

Selain menarik secara tunai, Made Oka juga mengirimkan sebagian uang dari Johannes Marliem kepada Irvanto melalui rekening milik Muda Ikhsan Harahap di Bank DBS sejumlah 315 ribu dolar AS. Uang tersebut selanjutnya diterima oleh Irvanto secara tunai dari Muda Ikhsan Harapan di rumah Irvanto.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memperkaya Setya Novanto sejumlah 7,3 juta dolar AS serta menguntungkan pihak lain dan korporasi.

Terkait perkara ini, sudah beberapa orang dijatuhi vonis yaitu mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil Irman masing-masing 15 tahun dan denda masing-masing Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sugihardjo selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20,732 miliar.

Bekas anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong divonis Mahkamah Agung selama 13 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti sebesar 2,15 juta dolar AS dan Rp1,186 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Mantan anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar Markus Nari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara KTP-E dengan sangkaan menghalang-halangi penyidikan namun proses penyidikannya masih berlangsung di KPK. (dln)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

OTT “Momok” bagi Pejabat

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Zone.co.id, Kendari – Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sekarang ini tidak main-main dan tidak pilih-pilih baik itu kepada masyarakat biasa maupun pejabat atau mantan pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Bahkan, saat pejabat masih bertengger di posisinya juga tidak lepas dari jeratan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun Kejaksaan terus memantau dan menindak para pejabat atau siapa saja yang melakukan pelanggaran.

Dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat yang masih berkuasa atau mantan pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum berupa korupsi. Di Sulawesi Tenggara sendiri sampai menjelang akhir tahun 2018 telah terjadi tiga kali OTT terhadap pejabat atau mantan pejabat karena mereka terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Pada pengujung Februari 2018, masyarakat Kota Kendari khususnya dan Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan pemeriksaan pejabat dan mantan pejabat serta pengusaha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adriatma Dwi Putra yang baru menjabat sebagai wali kota Kendari sekitar empat bulan dan calon gubernur (cagub) nomor urut dua, Asrun, serta mantan ketua kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih, dan beberapa orang lainnya diperiksa KPK di kantor Polda Sultra pada Rabu (28/2/2018).

Asrun yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Kendari dua periode yang digantikan Adriatma Dwi Putra mempunyai hubungan sedarah yaitu antara ayah dengan anak.

Diduga, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat itu, Wali Kota Kendari bersama-sama pihak lain menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari tahun 2017-2018 senilai total Rp2,8 miliar.

“Diduga PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Januari 2018 ini, PT SBN memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko – Kendari New Port dengan nilai proyek Rp60 miliar,” ucap Basaria.

Sebagai pihak yang diduga penerima Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau pasal 12 huruf a atau huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga pihak pemberi Hasmun disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di Kota Kendari, Pemprov Sultra bergerak cepat dan dua hari atau Jumat (2/3/2018) dengan menunjuk Wakil Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, menerima surat penugasan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Kendari.

Penugasan Wakil Wali Kota Kendari selaku Plt Wali Kota Kendari itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 131.74/1201 tanggal 2 Maret 2018 dengan menunjuk SK Mendagri nomor.131.74/790/OTDA tanggal 1 Maret 2018 perihal penugasan Wakil Wali Kota Kendari selaku Pelaksana Tugas Wali Kota.

Berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23/2014 yang memuat beberapa pengaturan yakni pada ketentuan pasal 65 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa Kepala Daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melakukan tugas dan kewenangannya.

Dibagian lain pasal 66 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

“Menyangkut bila ada kebijakan strategis, saya harap Plt Wali Kota Kendari tetap melakukan koordinasi dengan Wali Kota Kendari. Sebab walaupun Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) sudah menjadi tahanan KPK, masih bisa melakukan koordinasi dengan yang bersangkuta,” kata Pejabat Gubernur Sultra, Teguh Setyobudi saat itu.

Belum hilang rasa terkejut terkait OTT yang dilakukan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya Asrun, masyarakat Sulawesi Tenggara kembali dikejutkan dengan OTT Bupati Buton, Agus Feisal Hidayat, oleh KPK, pada Mei 2018.

Bersama Bupati Buton Selatan juga ikut diamankan sembilan orang terkait dengan OTT yang dilakukan terhadap Bupati Buton Selatan.

“Kesembilan orang itu tentunya akan diperiksa terkait peran masing-masing terhadap kasus yang diduga OTT terhadap Bupati Buton Selatan,” kata Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Harry Goldenhardt, saat itu.

Pada 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah jabatan Bupati Buton Selatan Jl. Gajah Mada Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan berlangsung operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat.

OTT berawal dari penangkapan salah seorang pengusaha dan kemudian menyusul Bupati Buton Selatan. Dalam OTT ini turut diamankan 10 orang yang terdiri atas Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat kemudian, seorang pengusaha, beberapa pejabat lingkup Pemkab Buton Selatan.

Agus Feisal Hidayat (Bupati Kabupaten Busel) bersama 9 orang lainnya yang diamankan tiba di ruangan Reskrim Polres Baubau dibawa oleh Tim KPK guna menjalani pemeriksaan awal pukul 19.45 Wita.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa empat kardus dan Rp400 juta uang. “Tim menduga telah terjadi transaksi dan mengamankan uang sekitar Rp400 juta, diduga terkait proyek di daerah setempat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Kejaksaan

Belum hilang dalam ingatan soal OTT yang dilakukan terhadap pejabat dan mantan pejabat di Sultra, menjelang akhir tahun tiba-tiba muncul kembali OTT di provinsi ini. Kali ini yang terkena OTT adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional (Sekdisnas) Sulawesi Tenggara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kendari karena dugaan kasus korupsi.

Peristiwa OTT terhadap Sekdisnas Sultra yang berinisial LD terjadi pada Rabu (28/11/2018) sekitar pukul 17.00 Wita di salah satu hotel yang ada di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan barang bukti uang Rp425 juta.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Tomo Sitepu menjelaskan, LD diduga meminta fee 10 persen dari anggaran dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Sultra dengan rincian Rp102 miliar untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Rp80 miliar untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Sumber dana itu adalah dana untuk pelatihan siswa, pembangunan laboratorium, dan pembangunan rumah dinas,” tutur Sutomo.

Begitu melakukan OTT, Kejaksaan Negeri Kota Kendari langsung melakukan gerak cepat dengan menyegel ruang kerja Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan LD (57) pada keesokan harinya atau Kamis (29/11/2018).

Kedatangan satuan khusus pemberantasan korupsi yang mengenakan pakaian seragam Korpri mengejutkan aparatur sipil negara (ASN) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di Jl M Hatta, Kelurahan Sodooha, Kota Kendari.

“Dana itu untuk pelatihan siswa, pembangunan laboratorium, dan pembangunan rumah dinas,” ujar Tomo.

Satuan khusus kejaksaan telah melakukan pengintaian terhadap aktivitas LD sejak beberapa hari lalu, sehubungan pelaksanaan kegiatan pelatihan para kepala sekolah SMA, SMK, dan sekolah menengah luar biasa se-Sultra di Kendari.

Setelah melalui pemeriksaan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat berinisial LD menjadi tersangka kasus operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu hotel di Kendari.

Tomo Sitepu saat memberikan keterangan pers mengatakan penetapan LD sebagai tersangka setelah timnya melakukan pemeriksaan terhadap LD dan beberapa barang bukti.

Selain itu juga memeriksa beberapa saksi baik di lingkungan Dinas Pendidikan Sultra maupun terhadap beberapa kepala sekolah dan pihak SMA dan SMK. “Hingga saat ini penyidik kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi,” katanya.

Sepanjang tahun 2018 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menangani sedikitnya 30 kasus tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Mudim Aristo, mengungkapkan untuk kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sultra sebanyak 30 kasus dan jumlah tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan kasus yang dalam tahap proses penyidikan sebanyak 35 kasus.

“Untuk tindak pidana khusus ada 30 kasus yang saat ini kita tangani dan dalam tahap penyelidikan, dan penyidikan sebanyak 35 kasus,” ungkap Mudim Aristo.

Selain itu ungkap Mudim Aristo terdapat 42 kasus dalam proses pra-penuntutan dari kejaksaan dan 24 perkara dari kepolisian.

Menurut Mudim Aristo kasus yang sudah tingkatan penuntutan dari kejaksaan sebanyak 38 perkara dan dari kepolisian 32 perkara, sementara yang sudah ditetapkan atau diputus sebanyak 63 perkara.

“Dalam perkara tindak pidana khusus, uang negara yang berhasil diselamatkan Kejaksaan Tinggi Sultra sebanyak Rp12,717 miliar lebih,” ungkapnya. (her)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Tahan Kakak Ipar Bupati Cianjur

Published

on

Tubagus Cepy Sethiady (TCS), yang juga kakak ipar dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta.

Zone.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady (TCS), yang juga kakak ipar dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis malam (13/12/2018), menyatakan, KPK menahan Cepy selama 20 hari ke depan terhitung mulai Kamis (13/12/2018).

BACA JUGA : Kronologi Penangkapan Terhadap Bupati Cianjur

Usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis (13/12) siang, Cepy yang telah mengenakan rompi tahanan KPK itu memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar kasusnya tersebut.

Untuk diketahui, Cepy menyerahkan diri ke KPK pada Kamis (13/12/2018) siang setelah diumumkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya pada Rabu (12/12/2018) malam.

Tiga tersangka lain, yakni Irvan Rivano (IRM), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi (CS), dan Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin (ROS). 

Ketiganya juga telah ditahan terlebih dahulu untuk 20 hari ke depan terhitung mulai Kamis (13/12/2018).

Dalam kasus ini, Cepy menjadi perantara transaksi dalam pemberian terkait korupsi pemotongan DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

“Kenapa dia bisa menjadi perantara? Karena para kepala sekolah percaya bahwa dia adalah orang kepercayaan dari bupati tidak hanya pada saat ini, ini sudah terjadi pada periode sebelumnya pada periode orang tuanya,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (12/12/2018).

Untuk diketahui ayah dari Irvan Rivano, yaitu Tjetjep Muchtar Soleh juga merupakan bupati Cianjur periode 2006-2016. 

“Peranan dari TCS sebagai kakak ipar adalah kita tahu ini menurut informasi sementara orang tua dari bupati yang sekarang sebelumnya juga adalah bupati, jadi iparnya ini dulu memang juga sudah sering membantu bupati sebelumnya, yaitu ayah dari bupati yang sekarang,” ungkap Basaria.

Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar.

Taufik Setiawan alias Opik dan Rudiansyah yang menjabat sebagai pengurus Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur diduga berperan menagih “fee” dari DAK Pendidikan pada sekitar 140 Kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut.

Dari sekitar 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur. 

“Diduga, alokasi “fee” terhadap IRM, Bupati Cianjur adalah 7 persen dari alokasi DAK tersebut. Sandi yang digunakan adalah “cempaka” yang diduga merupakan kode yang menunjuk Bupati IRM,” ungkap Basaria.

Dalam tangkap tangan kasus itu, KPK turut mengamankan uang Rp1.556.700.000 dalam mata uang rupiah dalam pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000.

“Diduga sebelumnya telah terjadi pemberian sesuai dengan tahap pencairan DAK Pendidikan di Kabupaten Cianjur tersebut,” kata dia. (bfd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kejaksaan Agung Bantah Tolak SPDP Kasus Gunawan Jusuf

Published

on

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri.

Zone.co.id, Jakarta – Kejaksaan Agung membantah telah menolak Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan Bareskrim Kepolisian Indonesia soal kasus yang diduga melibatkan pengusaha Gunawan Jusuf. 

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Mukri, di Jakarta, Kamis (13/12/2018) mengatakan, justru mereka terbuka bila Kepolisian Indonesia hendak mengirim kembali SPDP kasus itu karena SPDP yang sebelumnya telah dikembalikan kepada polisi.

Mukri menjelaskan, Kejaksaan Agung mengembalikan SPDP kasus Gunawan lantaran SPDP yang dikirim ke Kejaksaan Agung tidak diikuti dengan pengiriman berkas perkara.

“Berkas perkaranya tidak dikirimkan oleh penyidik, sehingga sesuai prosedur standar operasi kami, SPDP tersebut kami kembalikan ke penyidik,” kata Mukri.

Menurut dia, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, ketika penyidik Kepolisian Indonesia bekerja, maka dalam waktu tujuh hari penyidik harus mengirimkan SPDP ke Kejaksaan. Setelah SPDP dikirimkan, maka dalam satu bulan, berkas perkara harus dikirimkan.

“Kami berikan Formulir P17, itu menanyakan perkembangan penyidikan. Nanti satu bulan lagi kalau tidak ada (pengiriman) berkas perkara itu kami kembalikan SPDP-nya,” ujar Mukri.

Posedur ini diatur dalam Perja 036/ A/ 09/ 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. 

Namun demikian Mukri mengatakan, aturan ini hanya bersifat administrasi saja. Karena itu, meski SPDP sudah dikembalikan, polisi tetap bisa melakukan penyidikan kembali. “Bila (SPDP) dikirimkan lagi kami tetap terima,” kata Mukri.

Kepolisian Indonesia saat ini tengah menangani kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan pengusaha asal Singapura, Toh Keng Siong, terhadap pengusaha gula, Gunawan Jusuf.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Kepolisian Indonesia, Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, mengatakan, mereka sudah mengirim SPDP kasus ini ke Kejaksaan Agung. Namun kemudian ditolak Kejaksaan Agung tanpa penjelasan.

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dengan melibatkan pihak lain yakni dengan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta data ke Singapura dan Hongkong terkait pencarian bukti-bukti kasus itu.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Andrea Poeloengan, mendukung upaya polisi mencari barang bukti hingga ke luar negeri. 

“Kalau memang alat bukti belum cukup saya pikir sudah selayaknya Polri mencarinya hingga ke manapun. Kalau Polri masih menyidik berarti mereka yakin ada dugaan perbuatan pidana, tinggal mencari alat buktinya agak lengkap,” ujar Pulungan.

Ia menyatakan pencarian alat bukti hingga ke luar negeri menandakan Polri serius dalam mengungkap suatu perkara.

“Polri harus tuntas dalam bekerja, artinya upaya pemenuhan alat bukti harus dioptimalkan karena diperlukan dalam proses sidiknya. Kalau sudah bekerja optimal ternyata tidak cukup (bukti) juga, maka Polri perlu menetapkan sikapnya terkait kelanjutan penyelidikan atau penyidikan,” katanya. (apd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending