Connect with us

FINANSIAL

Jokowi dan Prabowo Punya Tantangan Genjot Investasi

Published

on

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya.

Zone.co.id, Jakarta – Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, menilai baik pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno punya tantangan yang sama dalam menggenjot investasi jika terpilih nanti.

Kedua pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pilpres 2019 itu menurut dia punya tantangan berat meyakinkan investor berinvestasi di Indonesia.

“Keduanya sama tantangannya untuk meyakinkan pelaku ekonomi dan investor jika terpilih nanti,” katanya, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Meski Jokowi dinilai memiliki citra positif di pasar internasional, Martawardaya menilai posisi petahana itu tidaklah aman.

Demikian pula posisi Prabowo karena arah kebijakan ekonomi pemerintahan nantinya akan menjadi hal utama yang akan disorot investor dan pelaku usaha.

“Maka penting ketika nanti siapa pun yang terpilih harus segera menentukan arah prioritas ekonomi dan timnya,” kata dosen Program Magister Kebijakan dan Perencanaan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia itu.

Memasuki tahun politik, dia memperkirakan investasi akan sedikit melambat pada awal tahun karena banyak investor yang akan menunggu kondisi setelah Pemilu 2019.

Ia memprediksi laju investasi akan mulai membaik paling cepat akhir 2019 menunggu hasil Pemilu. (aij)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Satgas Waspada : Tekfin Ilegal Asing Berasal dari China, Korsel, Rusia

Published

on

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing.

Zone.co.id, Jakarta – Satgas Waspada Investasi menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis teknologi (tekfin) atau “financial technology (fintech)” ilegal asing berasal dari China, kemudian ditambah dari Rusia dan Korea Selatan.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing di Jakarta, Rabu (13/2/2019) mengatakan perusahaan tekfin ilegal asing yang berasal dari China sebanyak 10 persen atau 23 perusahaan, dari total 231 perusahaan asing dan domestik yang dihentikan kurun Januari-Februari 2019.

“(Dari China), kira-kira tidak sampai 10 persen dari total. Ada lagi dari Rusia, Korea Selatan. China kebanyakan,” ujar dia.

Menurut Tongam, sangat tidak mudah untuk membasmi perusahaan tekfin ilegal luar negeri sebab perusahaan tersebut bekerja secara virtual dan dapat berganti-ganti nama dengan mudah. Satgas baru mengetahui lokasi dan identitas perusahaan tersebut ketika penyidik kriminal siber dari Kepolisian sudah turun tangan.

“Kebanyakan mereka virtual kita tidak tau servernya. Kita baru tahu kalau masuk penyidikan kepolisian,” ujar Tongam.

Tongam mengimbau kepada masyarakat jika menemukan kegiatan perusahaan tekfin ilegal agar segera melapor ke Satgas atau Kepolisian.

“Tekfin ilegal ini delik aduan. Kami imbau masyarakat juga untuk melapor jika terjebak,” ujar dia.

Kepada masyarakat, Tongam juga mengimbau agar masyarakat tidak bekerja sama dengan perusahaan tekfin ilegal. Jika masyarakat ingin bekerja sama dengan perusahaan tekfin, maka masyarakat dapat membuka situs resmi OJK untuk melihat daftar 99 perusahaan tekfin terdaftar (legal) yang sudah mendapat persetujuan OJK.

Untuk mengetahui daftar perusahaan tekfin legal itu, masyarakat dapat membuka situs resmi OJK.
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi kontak layanan konsumen di nomor telepon 157 untuk melihat daftar tekfin legal dan mengetahui tata cara berkegiatan yang aman dengan tekfin.

“Kalo di tekfin legal, tidak akan ada intimidasi. Kami larang perusahaan tekfin yang intimasi, meminta akses ke seluruh kontak, meminta akses foto galeri di telepon genggam konsumen. Jika melanggar, kami akan sanksi,” ujar Tongam.

Selain itu, tekfin legal juga diharuskan transparan mengenai segala macam biaya dan besaran bunga terhadap konsumen sebelum menawarkan kesepakatan kerja sama dengan konsumen.

“Kalau tekfin yang bunganya tinggi sekali itu pasti ilegal. Karena Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sudah memiliki kode berperilaku di pasar (code of conduct) untuk anggotanya,” ujar dia. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI : Transaksi Berjalan Defisit 2,98 Persen PDB 2018

Published

on

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik BI, Yati Kurniati.

Zone.co.id, Jakarta – Neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar 31,1 miliar dolar AS sepanjang 2018, demikian konferensi pers Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Realisasi tersebut masih sesuai dengan proyeksi Bank Sentral dan pemerintah bahwa defisit transaksi berjalan di kisaran tiga persen dari PDB.

“Defisit transaksi berjalan tersebut berada di bawah batas aman 3 persen atau yakni sebesar 2,98 persen PDB,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik BI Yati Kurniati.

Adapun, defisit transaksi berjalan pada tahun sebelumnya yakni 2017 tercatat sebesar 17,3 miliar dolar AS atau 1,7 persen dari PDB. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

BI Perkirakan Inflasi Februari 0,07 Persen

Published

on

Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Zone.co.id, Jakarta – Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi inflasi sebesar 0,07 persen (bulan ke bulan/mtm) dalam pergerakan harga konsumen sepanjang Februari 2019.

Proyeksi tersebut menurut Gubenur BI Perry Warjiyo, di Jakarta, Jumat (8/2/2019), berdasarkan survei pemantauan harga (SPH) yang dilakukan pada pekan pertama Februari 2019.

Jika perkiraan BI itu benar, maka inflasi secara tahun ke tahun untuk Februari 2019 adalah sebesar 2,72 persen (yoy), atau berada di rentang bawah sasaran inflasi tahunan yakni 2,5-4,5 persen (yoy) atau 3,5 persen plus minus satu persen.

“Mengenai inflasi berdasarkan survei pemantauan harga minggu pertama bulan Februari, kami perkirakan pada bulan Februari ini inflasinya adalah 0,07 persen dan year on year sebesar 2,72 persen,” kata Perry.

Perry meyakini hingga akhir Februari 2019, inflasi akan jauh lebih rendah dibanding Januari 2019 karena harga barang yang terkendali. Pada Januari 2019, terjadi inflasi sebesar 0,32 persen (mtm).

“Ini sekaligus mengonfirmasi perkiraan kami bahwa inflasi akhir tahun ini akan lebih rendah dari titik tengah sasaran inflasi 3,5 persen,” kata Perry.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan harga pada Januari 2019 terjadi inflasi 0,32 persen (mtm) atau 2,82 persen (yoy). Beberapa komoditas yang dominan memberi sumbangan inflasi, seperti ikan segar sebanyak 0,06 persen, beras sebesar 0,04 persen, tomat 0,03 persen, dan bawang merah 0,02 persen. (iap)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending