Connect with us

FINANSIAL

Kata Menkeu, Pertumbuhan Ekonomi 2019 Masih Hadapi Risiko

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Zone.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 masih menghadapi sejumlah risiko karena masih tingginya ketidakpastian global.

“Momentum yang terjadi di 2018 akan tetap terjaga, tapi asumsi di APBN 5,3 persen akan berat tercapai dari sisi demand and supply, jadi ada downside risk,” ujar Sri Mulyani dalam seminar outlook perekonomian Indonesia 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Sri Mulyani menjelaskan upaya menjaga pengelolaan APBN agar tidak menjadi sumber ketidakpastian baru dan menjadi insentif untuk mendorong kinerja pembangunan harus dilakukan sebagai antisipasi kondisi global.

Untuk menjaga pengelolaan APBN, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengawal asumsi ekonomi makro yang rentan terhadap situasi eksternal dan berpengaruh kepada penerimaan negara.

Salah satu asumsi makro tersebut adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditetapkan dalam APBN 2019 sebesar Rp15.000, padahal saat ini terdapat tren penguatan rupiah.

Kondisi ini terjadi akibat pengaruh pelaku pasar global yang merespon positif dari pernyataan pimpinan Bank Sentral AS (The Fed) atas rencana normalisasi kebijakan moneter.

“Kenaikan dari suku bunga The Fed tidak se-ekstrim yang dibayangkan, maka akan ada perubahan, dan nilai tukar ada ‘adjustment’ lebih terapresiasi,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, tambah dia, asumsi makro harga mentah Indonesia yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, diperkirakan sepanjang tahun rata-rata tidak akan setinggi yang diproyeksikan.

“Saat ini AS menjadi produsen surplus migas, sehingga permintaan minyak berpotensi menurun, dan harga minyak mungkin tidak setinggi di awal 2018,” ujarnya.

Sri Mulyani memastikan pengelolaan asumsi makro yang disertai upaya menjaga pencapaian yang telah berjalan dengan baik di 2018, seperti rendahnya laju inflasi, dapat membuat kinerja ekonomi makin kuat.

Dengan demikian, kehati-hatian tersebut dapat menciptakan persepsi positif bagi Indonesia dan mengundang investasi yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dengan daya tarik Indonesia yang lebih baik, maka terjadi ‘capital inflow’. Ini sesuatu yang kita jaga terus menerus, melalui koordinasi pusat dan daerah, swasta serta ‘stakeholder’,” kata Sri Mulyani. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

BI dan Tiga Bank Sentral ASEAN Kerja Sama Transaksi Mata Uang Lokal

Published

on

Kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan yang ditandatangani di Chiang Rai, Thailand, Jumat (5/4/2019).

Zone.co.id, Jakarta – Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral ng Pilipinas, dan Bank of Thailand berkomitmen untuk terus mendorong kerja sama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal (local currency settlement framework) di kawasan.

Komitmen empat bank sentral tersebut disepakati di tengah rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN (ASEAN Finance Minister & Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) pada Jumat (5/4/2019) di Chiang Rai, Thailand.

Keterangan tertulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko di Jakarta, Jumat, menjelaskan komitmen tersebut merupakan rangkaian pencapaian atas penandatanganan dua nota kesepahaman antara BI-Bank Negara Malaysia dan BI-Bank of Thailand untuk mendorong penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara pada 2016.

Sejak itu, katanya, terdapat peningkatan penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral, seiring dengan penurunan marjin kurs valuta asing.

Total transaksi perdagangan melalui LCS terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan I 2019, total transaksi perdagangan melalui LCS menggunakan baht Thailand mencapai 13 juta dolar AS atau setara Rp185 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar tujuh juta dolar AS atau setara Rp96 miliar.

Sementara untuk transaksi LCS menggunakan ringgit Malaysia mencapai 70 juta dolar AS atau setara Rp1 triliun, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2018 sebesar enam juta dolar AS atau setara Rp83 miliar.

Dikatakannya, kerja sama tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi dalam settlement perdagangan.

Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelaku usaha dalam memilih mata uang untuk penyelesaian transaksi perdagangan, sehingga mengurangi risiko nilai tukar terutama di tengah kondisi pasar keuangan global saat ini yang masih bergejolak (volatile).

Kerangka kerja sama di antara empat negara ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal lebih luas lagi dalam masyarakat ekonomi ASEAN dan mendorong perkembangan lebih lanjut pasar valuta asing dan pasar keuangan di kawasan dalam mendukung integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih luas. (ahm)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani Raih Penghargaan sebagai Menkeu Terbaik Asia Pasifik 2019

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Zone.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik se-Asia Pasifik pada 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia, atau yang ketiga kali sejak 2017.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/4/2019), mengatakan bahwa penilaian itu didasarkan pada kinerja pengelolaan keuangan negara meski kondisi ekonomi maupun geopolitik global masih diliputi ketidakpastian.

Menurut FinanceAsia, Sri Mulyani telah membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pencapaian defisit anggaran 1,76 persen terhadap PDB pada 2018, atau terendah dalam enam tahun terakhir.

Selain itu, melalui program amnesti pajak yang diluncurkan pada 2016-2017, Sri Mulyani mampu meningkatkan kepatuhan pajak maupun penerimaan perpajakan.

Sri Mulyani juga dianggap telah mengeluarkan inovasi pembiayaan dengan penerbitan surat utang hijau yang digunakan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek untuk iklim dan lingkungan.

Penerbitan “Global Green Sukuk” yang berhasil menyerap 1,25 miliar dolar AS itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh negara di Asia.

Pencapaian lain adalah Sri Mulyani mewakili pemerintah mampu berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah, meski terjadi tekanan akibat perang dagang antara AS dengan China.

Dalam kesempatan ini, FinanceAsia ikut merilis peringkat bagi menteri keuangan lain yaitu peringkat dua Carlos Dominguez dari Filipina, peringkat tiga Heng Swee Keat dari Singapura dan peringkat empat Josh Frydenberg dari Australia.

Kemudian, peringkat lima Paul Chan dari Hong Kong, peringkat enam Piyush Goyal dari India, peringkat tujuh Liu Kun dari Tiongkok, peringkat delapan Hong Nam-Ki dari Korea Selatan, peringkat sembilan Lim Guan Eng dari Malaysia.

Peringkat sepuluh Apisak Tantivorawong dari Thailand, peringkat sebelas Su Jain-Rong dari Taiwan, dan terakhir Taro Aso dari Jepang. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Sri Mulyani Bebaskan PPN untuk Ekspor Jasa

Published

on

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Zone.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Kamis (4/4/2019), menyatakan perluasan jenis ekspor jasa kena PPN dengan tarif nol persen ini tercantum dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku sejak 29 Maret 2019.

Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN nol persen harus memenuhi dua persyaratan formal yaitu didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Perikatan atau perjanjian tertulis itu harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa serta rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor dan nilai penyerahan jasa.

Namun apabila persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan pemerintah mengenakan PPN dengan tarif 10 persen.

Jenis jasa yang mendapatkan insentif PPN nol persen antara lain jasa maklon, jasa perbaikan dan perawatan, jasa pengurusan transportasi terkait barang untuk tujuan ekspor, dan jasa konsultansi konstruksi.

Kemudian, jasa teknologi dan informasi, jasa penelitian dan pengembangan serta jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional.

Selain itu, jasa konsultansi termasuk jasa konsultansi bisnis dan manajemen, jasa konsultansi hukum, jasa konsultansi desain arsitektur dan interior maupun jasa konsultansi sumber daya manusia.

Kemudian, jasa konsultansi keinsinyuran, jasa konsultansi pemasaran, jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan.

Terakhir, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor dan jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit atau komunikasi maupun konektivitas data.

Selama ini kegiatan yang merupakan ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak. Dengan demikian jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenakan PPN. (sat)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending