Connect with us

HUKUM

Eddy Sindoro Ditangkap Bukan Berdasarkan Daftar Merah

Published

on

Petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro.

Zone.co.id, Jakarta – Penyidik KPK, Novel Baswedan, menegaskan, petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, ditangkap KPK bukan karena ada daftar merah (red notice) tetapi menggunakan cara lain.

“Eddy Sindoro tidak ditangkap berdasarkan red notice, Eddy Sindoro ditangkap saat mabes Polri masih memproses red notice, red notice tidak pernah digunakan untuk penangkapan Eddy Sindoro,” kata Baswedan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Ia menjadi saksi untuk terdakwa Lucas yang didakwa membantu pelarian Sindoro selaku terdakwa dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 2016.

Sindoro diketahui sudah berada di luar negeri sejak April 2016 saat masih berstatus sebagai saksi dalam perkara penyuapan kepada panitera PN Jakarta Pusat. Ia lalu berpindah-pindah negara hingga akhirnya menyerahkan diri ke penyidik KPK pada 12 Oktober 2018 di Singapura.

Baswedan adalah koordinator tim penyidik dalam penyidikan untuk tersangka Sindoro maupun Lucas.

“Ada beberapa cara yang ditempuh KPK, tidak semata-mata red notice saja karena keberhasilan ‘red notice’ kecil tapi di KPK ada cara lain yang ternyata lain lebih tinggi keberhasilannya, saya sudah beberapa kali melakukan penangkapan di luar negeri tanpa red notice misalnya dengan bekerja sama dengan KPK di negara lain,” kata dia.

Daftar merah sendiri adalah permintaan untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang dianggap terlibat dalam kasus kriminal. Namun status seseorang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Untuk menerbitkan daftar merah ini, polisi dari negara anggota Interpol akan lebih dulu mengirimkan permintaan pencarian dan penangkapan seorang tersangka.

“Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2016, kami melakukan pemanggilan ke yang bersangkutan tapi tidak datang karena sedang di luar negeri, lalu kembali lagi dipanggil pada Maret 2017 tapi tidak hadir dan tidak mau hadir karena berada di luar negeri,” kata Baswedan.

Pada November 2016 itu juga KPK mendapat rekaman pembicaraan Sindoro dengan Lucas yang menunjukkan Sindoro tidak mau pulang dan Lucas memberikan saran dan masukan untuk tidak pulang.

“Selanjutnya kami dapat info sekitar September 2018 bahwa Eddy pernah dideportasi dari Malaysia ke Indonesia, tim penyidik lalu mengecek data perlintasan imigrasi kemudian data tidak ditemukan lalu kami melakukan penyidikan ke CCTV bandara, ternyata ada pihak-pihak yang membantu Eddy tidak masuk ke Indonesia sehingga kami tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan,” kata Baswedan.

Akhirnya KPK pun menyampaikan permintaan pencarian orang ke Bareskrim untk memasukkan Eddy ke Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Eddy saat menjadi saksi juga sudah dua kali pada April 2016 dan akhir 2016 dan kami juga mencegah ke yang bersangkutan setelah menjadi tersangka pada 2018,” kata Baswedan.

Setelah mengetahui adanya keinginan Eddy Sindoro untuk pulang ke Indonesia tapi tidak masuk ke batas imigrasi.

“Kami melakukan penyidikan ke terdakwa (Lucas) dan kami mendapat info bahwa Eddy mau menyerahkan diri, kami dibantu KBRI Singapura dan melakukan penangkapan untuk diperiksa di Jakarta,” kata dia. (dln)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

KPK Limpahkan Berkas-Dakwaan Dua Terdakwa Suap Pajak ke PN Ambon

Published

on

KPK melimpahkan berkas dan dakwaan ke PN Ambon untuk dua orang terdakwa.

Zone.co.id, Jakarta – KPK melimpahkan berkas dan dakwaan ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap dua terdakwa suap terkait kewajiban pajak orang pribadi pada Kantor Pajak KPP Ambon.

“Setelah penyidikan selesai dilakukan pada 31 Desember 2018, hari ini KPK melimpahkan berkas dan dakwaan ke PN Ambon untuk dua orang terdakwa,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Dua terdakwa itu, yakni Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba, dan supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin.

“Pagi ini dua orang terdakwa telah dibawa dari Jakarta untuk dititipkan di Rutan Ambon sembari menunggu dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon,” ucap Diansyah.

Selama proses penyidikan, diduga tersangka La Masikamba menerima suap Rp970 juta dan gratifikasi Rp8 miliar dari sejumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ambon.

Hal itu merupakan pengembangan selama proses penyidikan dilakukan, yaitu dari uang Rp100 juta yang diamankan saat tangkap tangan pada 3 Oktober 2018 dan dua bukti setor bank Rp550 juta dan Rp20 juta.

“Kami sangat sayangkan karena dugaan penerimaan juga terjadi dari sejumlah wajib pajak yang lain di sana. Di tengah upaya kita bersama untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, namun sejumlah petugas pajak justru melakukan hal seperti ini,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.

Tiga orang tersangka itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu pemilik CV AT, Anthony Liando, serta dua orang diduga sebagai penerima masing-masing La Masikamba dan Ratmin.

La Masikamba bersama-sama dengan tim pemeriksa pajak pada KPP Pratama Ambon menerima hadiah atau janji dari swasta/pengusaha terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi Tahun 2016 di KPP Pratama Ambon senilai total yang harus dibayar antara Rp1,7 sampai 2,4 miliar.

La Masikamba selaku kepala Kantor Pajak Pratama Ambon berdasarkan surat dari KPP Pusat agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap 13 wajib pajak di wilayah Ambon karena indikasi mencurigakan. Salah satunya adalah WP perorangan, Linado.

Atas dasar surat tersebut, La Masikamba memerintahkan Ratmin memeriksa Liando.

Secara teknis pemeriksaan Ratmin itu diawasi langsung La Masikamba. Rencana pemeriksaan dibuat Ratmin dengan persetujuaan La Masikamba. Salah satu hasil profiling-nya adalah ada peningkatan harta.

Dari perhitungan wajib pajak perorangan Anthony Liando sebesar antara Rp1,7 sampai 2,4 miliar, melalui komunikasi antara Ratmin dan Liando serta tim pemeriksa lain, dinegoisasikan hingga beberapa kali menjadi kewajiban pajak orang pribadi 2016 Liando sebesar Rp1,037 miliar.

Atas kesepakatan itu, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp320 juta yang diberikan bertahap, yaitu 4 September 2018 setoran bank dari rekening Liando kepada Ratmin melalui rekening anaknya, sebesar Rp 20 juta.

Pada 2 Oktober 2018 diberikan tunai sebesar Rp100 juta dari Linado kepada Ratmin di rumahnya, dan sebesar Rp200 juta akan diberikan kepada La Masikamba pada akhir September setelah surat ketetapan pajak diterima Linado. (ben)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Panggil 10 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Published

on

KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Zone.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam penyidikan kasus suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

“Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dari unsur pimpinan dan anggota DPRD, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah lainnya. Pemeriksaan dilakukan di SPN Polda Lampung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu, yakni anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah Syamsudin, Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Anang Hendra Setiawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Sopian Yusuf, dan Sekretaris Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah Hi Roni Ahwandi.

Selanjutnya enam anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, yaitu Febriyantoni, Sumarsono, Wahyudi, Slamet Widodo, Sukarman, dan Muhlisin Ali.

“Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik,” ucap Febri.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Mustafa meminta kepada Budi Winarto dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut.

Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan “fee” atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas “fee” 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar.

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018. (bfd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Vonis Penyuap Eni Saragih Diperberat Jadi 4,5 Tahun

Published

on

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd, Johanes Budisutrisno Kotjo.

Zone.co.id, Jakarta – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo dari 2 tahun 8 bulan penjara menjadi 4,5 tahun penjara karena terbukti menyuap Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih senilai Rp4,75 miliar.

“Menjatuhkan kepada terdakwa Johanes Budisturisno Kotjo dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp250 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunsan selama 6 bulan,” demikian petikan putusan banding PT DKI Jakarta yang diterima di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Putusan itu diambil oleh majelis hakim banding yang diketuai Daniel Dalle Pairunan dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastanto dan Rusydi.

Sebelumnya pada 13 Desember 2018 lalu, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Kotjo 2 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam perkara ini, Johannes Budisutrisno Kotjo dinilai terbukti menyuap anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih sebesar Rp4,75 miliar guna memperlancar pengadaan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW di Peranap, Indragiri Hulu, Riau. (dln)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending