Connect with us

DEPOK

BPTJ-Dishub Depok Berencana Terapkan Ganjil Genap

Published

on

Penerapan ganjil-genap tersebut juga sudah sesuai dasar hukum untuk penerapan pembatasan kendaraan pribadi, yakni Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 133.

Zone.co.id, Depok – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Jawa Barat akan memberlakukan aturan ganjil-genap (Ga-Ge) di Jalan Margonda setelah 17 April 2019.

“Pemberlakuan itu sudah melalui koordinasi bersama Dishub Depok dan nantinya akan diberlakukan setelah 17 April 2019 dengan tujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang saat ini sering terjadi di daerah tersebut,” kata Direktur Prasarana BPTJ Kementerian Perhubungan, Wisnu Heru Baworo di Cimanggis, Depok, Kamis (14/3/2019).

Menurut Wisnu pada penerapan ganjil-genap tersebut juga sudah sesuai dasar hukum untuk penerapan pembatasan kendaraan pribadi, yakni Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 133.

Selain itu dengan adanya penerapan tersebut, kata dia, tentunya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas.

Dengan adanya perkembangan dan tingkat mobilitas yang tinggi pada ruas jalan tersebut, kata dia,. saat ini sudah seringkali terjadi penumpukan kendaraan dan kemungkinan pemberlakuan ganjil genap tidak hanya saat akhir pekan semata.

Sementara itu, pengamat perkotaan dan transportasi, Yayat Supriatna mengatakan dalam perkembangannya Kota Depok seharusnya memiliki banyak alternatif dalam menunjang transportasi yang memadai bagi kelancaran mobilitas masyarakatnya.

“Ini dikarenakan Kota Depok merupakan daerah penyangga Jakarta dengan intensitas penduduknya bermata pencaharian di Ibu Kota Jakarta,” katanya.

Namun, kata dia, hal itu belum terlaksana dengan baik, sehingga sering kali terdapat penumpukan pada beberapa ruas jalan seperti Jalan Margonda, Jalan Dewi Sartika, dan jalan lainnya.

“Harusnya pemerintah daerah membuat cara agar masyarakatnya dapat terkondisikan dengan memilih angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi,” katanya. (may)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DEPOK

100 Lebih Nasabah Bumiputera Depok Tertunda Klaim Asuransinya

Published

on

Nasabah PT Asuransi Jiwa Bumiputera di Depok yang mengajukan klaim asuransi terpaksa harus menunggu lebih dari delapan bulan untuk mencairkan asuransinya.

Zone.co.id, Depok – Sekitar 100 nasabah PT Asuransi Jiwa Bumiputera di Depok yang mengajukan klaim asuransi terpaksa harus menunggu lebih dari delapan bulan untuk mencairkan asuransinya.

Kepala Cabang Asuransi Bumiputera Depok Ade Andrean di Depok, Rabu (10/4/2019), mengakui ada sekitar 100 lebih nasabah di Depok yang tertunda pembayaran klaimnya karena kesulitan likuiditas perusahaan.

“Keterlambatan klaim terjadi sejak awal 2018. Sekarang saya nggak bisa memutuskan kapan klaim akan dibayar karena itu kewenangan pusat, yang data di sini perkirakan antara enam sampai 10 bulan baru cair,” katanya.

Ia mengaku cabang tidak mempunyai kewenangan untuk menarik uang perusahaan karena seluruh uang yang masuk dari cabang ditarik ke pusat.

“Kalau cabang bisa ikut mencairkan maka kita bisa mengukur perkiraan dana terhimpun yang bisa digunakan untuk mencairkan klaim. Misalnya kita minta waktu enam bulan,” katanya.

Ia juga mengakui, tertundanya pembayaran klaim juga menyulitkan Bumiputera untuk mencari nasabah baru.

Ia meminta nasabah tidak perlu kuatir walaupun batas waktu pencairan klaim asuransi melebihi aturan Peraturan Menteri Keuangan yaitu 30 hari, karena jumlah kekayaan yang dimiliki Bumiputera melebihi kewajibannya.

​​​​​Seorang nasabah mengaku kecewa dengan tidak ada kepastian pembayaran klaim karena dana yang seharusnya cair itu digunakan untuk biaya anaknya meneruskan ke perguruan tinggi.

“Waduh, kecewa banget, mengapa tidak sejak awal adanya penundaan pencairan itu dijelaskan kepada nasabah, supaya kita juga berjaga-jaga. Inikan sudah mepet anak perlu biaya sekolah,” kata Nani, ibu yang menanamkan asuransi sejak tahun 2014.

Sebelumnya PT Asuransi Bumiputera pada 23 Mei 2018 lalu menerbitkan surat permohonan maaf karena terlambat membayar klaim ke pemegang polis, namun sayangnya tidak disebarkan ke seluruh nasabahnya. (bud)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DEPOK

Kejari Depok Musnahkan 10 Senjata Api

Published

on

Pemusnahan senjata api ini dilakukan dengan cara dipotong beberapa bagian dengan menggunakan mesin gerinda.

Zone.co.id, Depok – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Jawa Barat melakukan pemusnahan barang bukti 10 senjata api hasil kejahatan yang sudah mempunyai putusan hukum tetap (inkrah).

“Selain senjata api, barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu-sabu, ganja, senjata tajam dan lainnya,” kata Kepala Kejari Kota Depok Sufari di Depok, Selasa (2/4/2019).

Hadir dalam acara pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejari Depok tersebut Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Kepala BNN Depok M. Rusli, dan unsur lainnya.

Pemusnahan senjata api ini dilakukan dengan cara dipotong beberapa bagian dengan menggunakan mesin gerinda.

Sufari juga menjelaskan barang bukti lainnya berupa senjata tajam yang dimusnahkan merupakan yang digunakan Genk Jepang yang sempat heboh di masyarakat Depok dengan aksi kriminalnya.

“Kami juga memutuskan untuk memusnahkan uang palsu pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu,” jelasnya.

Ia mengatakan, tahap eksekusi merupakan tahap terpenting dalam suatu penanganan perkara karena kalau sudah dieksekusi itu sudah tuntas penanganan perkaranya, baik eksekusi pidana orangnya maupun barang buktinya.

Dikatakannya, jumlah barang bukti tersebut tidak terlalu banyak karena sebelumnya juga barang bukti sudah dimusnahkan di kepolisian ataupun di Badan Narkotika Nasional (BNN), terutama narkoba.

Sementara itu Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna memberikan apresiasi kepada Kejari yang telah tuntas melakukan penanganan perkara.

“Kami tentunya memberikan apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum ini,” ujarnya. (fer)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DEPOK

Pemkot Depok Bangun Perlintasan MRT

Published

on

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana.

Zone.co.id, Depok – Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat akan membangun perlintasan Mass Rapid Transit (MRT) dari Stasiun Pondok Cina, Jalan Margonda ke Harjamukti yang sudah ada pada Rencana Induk Tata Transportasi (RITJ) pada 2022.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana di Depok, Rabu (13/3/2019) mengatakan hal ini masih dalam pengkajian dan proses pendanaan sebesar Rp600.a

Dananya nanti berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perhubungan. Sedangkan anggaran yang paling besar berasal dari pihak swasta.

“Rencana feasibility study’ (uji kelayakan) sudah disusun oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk perlintasan transportasi MRT Pondok Cina-Harjamukti, Kecamatan Cimanggis,” katanya.

Dengan adanya MRT tentunya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Itu dapat terlihat dari simulasi perkiraan jarak dari Stasiun Pondok Cina menuju Sudirman bisa mencapai 45 menit.

Namun dengan adanya MRT tentu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit perjalanan. Sehingga waktu tempuh dapat lebih pendek.

“Itu tentu dapat menyongkat waktu tempuh pengguna jasa layanan MRT bila hendak bepergian,” katanya.

Selain itu, dengan adanya MRT tentu memberikan keuntungan lain dimana terhindar dari kemacetan yang biasa terjadi pada ruas jalan dari Jakarta menuju Kota Depok.

Dadang juga menambahkan pembangunan tersebut tentunya akan melibatkan swasta sebagai pihak ketiga.

“Nantinya itu bila sudah dibangun juga akan nyambung dengan yang di Jakarta, jadi secara kebutuhan masyarakat akan menjadi lebih terjamin,” katanya.

Selain itu, dengan adanya MRT tentunya juga sebagai salah satu cara agar masyarakat Kota Depok Bagian Timur dapat menyingkat waktu ke Barat. Itu berlaku untuk sebaliknya. (may)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending