Connect with us

JAKARTA

PADI Melaporkan 4 Kecurangan Pemilu ke Bawaslu

Published

on

Selama masa kampanye paslon 01 patut diduga menyalagunakan kekuasaan yakni dengan menaikkan gaji, mengerahkan ASN dan BUMN semasa kampanye.

Zone.co.id, Jakarta – Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI) hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 mendampingi Dian Islamiati Fatwa sebagai Pelapor di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat untuk melaporkan 4 kecurangan yang terjadi sebelum, saat dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dilangsungkan.

Dugaan kecurangan yang dilaporkan diantaranya adalah :

1. Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2007 tentang Pemilu jo. Pasal 1 ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait money politic, pembagian THR yang dipercepat, menaikkan gaji ASN yang Terstruktur Sistematis dan Massif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon 01 ;

2. Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal terkait pembagian uang saat kampanye yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon 01 ;

3. Dugaan tindak pidana umum pasal 515, 523 dan 547 UU Pemilu No. 7 Tahun 2007 terkait kematian Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Dian menilai, selama masa kampanye paslon 01 patut diduga menyalagunakan kekuasaan yakni dengan menaikkan gaji, mengerahkan ASN dan BUMN semasa kampanye.

Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu ‘ ujar Dian.

Menurut Sekjen PADI, Arisakti Prihatwono bahwa pelaporan ini dilakukan demi terciptanya Pemilu yang demokratis, jujur dan berintegritas. “Dugaan ini sudah cukup banyak dan saat ini kami mendampingi ibu Dian sebagai warga negara yang baik untuk melakukan pelaporan secara resmi di Bawaslu”. Selanjutnya Arisakti mengungkapkan “Dugaan ini sudah kami lengkapi dengan membawa alat bukti untuk menguatkan pelaporan kami”.

Info PADI: Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI) adalah sebuah pergerakan sekumpulan Advokat yang peduli kepada proses dan hasil Pemilu 2019. PADI meyakini bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (Maachstaat). Oleh karena itu Pemilu sebagai wujud dari Kedaulatan Rakyat sudah semestinya dilangsungkan secara demokratis, jujur dan berintegritas. (dam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Mantan Danjen Kopassus Soenarko Ditangkap, Gerindra Prihatin

Published

on

Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Zone.co.id, Jakarta – Mantan Danjen Kopassus sekaligus Ketua Bidang Ketahanan Nasional Partai Gerindra, Mayjen Purnawirawan Soenarko ditangkap POM TNI atas dugaan makar dan penyelundupan senjata. Gerindra prihatin dengan kejadian itu.

“Tentu kita prihatin ya, tentu kita akan melihat apa betul ditangkap karena itu,” kata Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade saat diminta tanggapannya oleh Okezone atas penangkapan Soenarko, Selasa (21/5/2019).

Gerindra masih terus mencari informasi valid soal kasus yang dituduhkan kepada kadernya itu. Andre belum berani berkomentar banyak sekarang.

“Belum dapet informasi nih,” kata Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi itu.

Sebelumnya Soenarko dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kemudian penyidik POM TNI bersama Polri menangkap mantan Pangdam Iskandar Muda itu. Dia ditangkap bersama seorang prajurit TNI berinisiap Praka BP atas dugaan penyelundupan senjata.

“Tadi malam, 20 Mei 2019, telah dilakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku pada waktu bersamaan oleh penyidik dari Mabes Polri dan penyidik dari POM TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi. (*)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Kutuk Kekerasan Fisik, Prabowo Minta Semua Pihak Menahan Diri

Published

on

Calon Presiden RI 2019, Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Zone.co.id, Jakarta – Paslon nomo rurut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya enam orang dan terlukanaya ratusan masyarakat yang menjadi korban kekerasan di kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019 malam.

“Innalillahi wainnailaihi rajiun, kami mengucapkan belasungkawa atas meniggalnya 6 orang dan terlukanya ratusan masyarakat yang menjadi korban kekerasan pada malam hari dan dini hari yang baru lalu,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2019.

Prabowo mengatakan, pihaknya mendukung seluruh uapaya masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya dengan damai, tanpa kekerasan, dalam perjuangan politik. Ia juga meminta semua pihak, termasuk kepolisian dan TNI untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik.

“Termasuk kepada seluruh pejabat publik, kepolisian, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovokasi, apa lagi di bulan Ramadhan yang baik dan suci ini,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowoi juga meminta peristiwa kekerasan yang telah mencoreng martabat dan marwah bangsa Indonesia tidak terjadi lagi. Prabowo khawatir, laku kekerasan akan merusak rajutan dan anyaman kebangsaan kita dan sulit untuk dirangkai kembali.

Kepada Tuhan, Prabowo berdoa agar kemanunggalan TNI, Polri dan rakyat senantiasa terjaga dan tidak digunakan sebagai alat kekuasaan.

“Adik-adikku para pejabat dan petugas TNI Polri yang masih aktif, saya mohon kita ingat bersama, seragam, makanan, dan senjata yang anda sekarang gunakan dibiayai oleh rakyat. Saudara-saudara adalah milik rakyat semuanya. Janganlah sekali-kali menyakiti hati rakyat. Apa lagi memukul dan menembak rakyat kita sendiri. Mari sama-sama menjaga agar rakyat tetap damai bergembira,” kata Prabowo.

Kepada para pendukung dan simpatisannya, Prabowo meminta agar tetap menyampaikan aspirasi tanpa menggunakan kekerasan fisik, berlaku sopan dan santun serta menghormati pejabat-pejabat penegak hukum.

“Memang berat, saya memahami. Tapi saya tegaskan kembali, seandainya ada salah paham dan saudara dipukul, jangan dipukul balas. Ini berat. Apapun yang terjadi, demi negara bangsa, demi seluruh umat semua agama, hindari kekerasan,” ucap Prabowo. (tim)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Aktivitas Medsos Dibatasi, Pemerintah Panik dan Takut Demokrasi

Published

on

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade.

Zone.co.id, Jakarta – Sikap pemerintah yang memutuskan membatasi aktifitas di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baru-baru imi dianggap berlebihan dan tidak masuk akal.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan hal tersebut bertentangan dengan demokrasi. Padahal, kebebasan berpendapat termasuk di media sosial adalah bagian dari demokrasi.

“Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka, rezim ini takut dengan demokrasi,” kata Andre di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, kepanikan yang ditunjukkan rezim saat ini sama saja tengah memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.

“Ya mereka panik makanya membatasi aktivitas rakyat. Ingat rakyat tidak bodoh merasakan kesenjangan ekonomi, hukum yang tidak adil dan itu semua rakyat lihat,” tegas Andre.

Menurut Andre, sikap rakyat bagaimana pemimpinnya menjalankan sistem pemerintahan. Jika pemimpimln berlaku adil dan mencintai rakyatnya, maka rakyat juga akan mencintai pemimpinnya.

“Namun di rezim ini justru banyak rakyat yang merasakan kezaliman, maka rakyat memiliki hak untuk meminta keadilan termasuk menyuarakan pendapatnya melalui media sosial,” kata Andre. (dam)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending