Achmad Sarjono
JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI - Polri 2023 yang dibuka Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya, Bamsoet mengingatkan pentingnya haluan negara untuk kesinambungan pembangunan, transformasi ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
"Tanpa adanya haluan negara, optimalisasi transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat, baik untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan, khususnya pembangunan yang bernilai penting dan strategis seperti pembangunan pertahanan dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periodisasi pemerintahan, akan menjadi mubazir, " ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI - Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2/23).
Rapim TNI-Polri 2023 selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI.
Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menjelaskan, contoh nyata yang ada dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan Ibu Kota Negara IKN yang telah diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tanpa adanya rujukan pembangunan jangka panjang yang memandu dan mengikat untuk melanjutkan tahapan pembangunan IKN, maka tidak ada jaminan bahwa pemerintahan periode berikutnya akan meneruskan kebijakan pemerintahan periode sebelumnya.
"Disinilah urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan jangka panjang untuk menyelamatkan program-program pembangunan yang bernilai penting dan strategis. PPHN harus dikuatkan dengan Ketetapan MPR, agar tidak mudah di torpedo oleh PERPPU maupun judicial review di Mahkamah Konstitusi, " jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, selain membahas Haluan Negara, dirinya juga menyampaikan materi tentang Kebijakan MPR RI dalam Penguatan Empat Pilar Kebangsaan (Empat Pilar MPR RI) Guna Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Mengingat terdapat relevansi serta keselarasan nilai, antara sila-sila yang terkandung dalam Pancasila dengan gagasan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
"Yakni sama-sama bertujuan memperjuangkan nilai kemanusiaan, keberadaban, soliditas kebangsaan, partisipasi publik, serta keadilan sosial. Prinsip penting dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah merangkul semua kalangan, tidak boleh ada satupun yang merasa ditinggalkan, dan tidak ada satupun kebijakan pembangunan yang memberikan perlakuan eksklusif kepada kelompok tertentu, " tegas Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, data satu dasawarsa dari tahun 2011 hingga 2021 memperlihatkan, secara umum Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia cenderung konsisten mengalami peningkatan, dengan rata-rata indeks mencapai skor 6 (dari skala 1 sampai 10), dimana masing-masing pilar penopangnya juga masuk dalam kategori "memuaskan".
Gagasan pembangunan ekonomi inklusif harus dilengkapi konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang pada hakikatnya menegaskan bahwa segala kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa kini, tidak boleh memberikan dampak buruk, merugikan, atau bahkan mengorbankan kepentingan generasi di masa depan.
Pembangunan ekonomi berkelanjutan dibangun oleh kesadaran bahwa ketersediaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi amatlah terbatas, dan bahwa sebagian sumberdaya tidak dapat diperbaharui dan akan habis pada waktunya. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi fenomena global, dan telah diterima sebagai narasi universal yang diakui oleh komunitas internasional.
"Karena itu, kita harus mendukung sepenuhnya langkah Presiden Joko Widodo yang berulang kali menekankan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Misalnya dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, Indonesia berkomitmen mewujudkan ekonomi hijau (green economy). Antara lain melalui komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030, pengembangan energi terbarukan sebagai sumberdaya alternatif, hingga percepatan migrasi kendaraan berbahan bakar minyak ke bermotor listrik, " papar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, perhatian pada pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu dimensi pembangunan menjadi penting, khususnya bagi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu berlimpah. Indonesia dikenal sebagai penghasil nikel terbesar di dunia. Tahun 2021, produksi nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton. Diperkirakan 37, 04 persen nikel di dunia berada di Indonesia. Sebanyak 90 persen cadangan nikel Indonesia tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Indonesia juga memiliki cadangan batubara berlimpah mencapai 31, 69 miliar ton pada 2021, yang menjadikan kita sebagai produsen batu bara terbesar kedua di dunia (setelah China). Cadangan batubara terbesar ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur, sebesar 13, 61 miliar ton. Indonesia juga menempati urutan ke-6 sebagai penghasil emas terbesar di dunia, kemudian tembaga menempati peringkat ke-7, dan gas alam menempati peringkat ke-13 di dunia.
"Kita patut mendukung upaya Presiden Joko Widodo tentang pentingnya hilirisasi sumber daya alam dari sektor minyak, gas, mineral serta batu bara yang diperkirakan dapat menciptakan sekitar 9, 6 juta lapangan kerja serta menghasilkan pemasukan negara hingga USD 715 miliar. Tidak heran jika dalam Rapim TNI-Polri 2023 ini, Presiden Joko Widodo memberikan penugasan penting kepada TNI-Polri agar menjaga program industrialisasi dan hilirisasi yang sedang digencarkan pemerintah agar tak terganggu. Khususnya dalam memberantas praktik ekspor dan tambang ilegal, yang membuat penerimaan negara menjadi berkurang, " pungkas Bamsoet. (*)
Agus Subekti 
A. Putra 
Karmel 
