Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan

    Selesaikan Masalah Pramuwisata, Zainuddin Maliki Dukung Usulan Revisi UU Kepariwisataan
    Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki

    JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mendukung usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai langkah dalam menyelesaikan persoalan, terutama mengenai pramuwisata yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI). Zainuddin menilai pentingnya pramuwisata untuk diberi payung hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

    “Jadi dengan payung hukum yang jelas, maka eksistensi atau keberadaan pramuwisata ini menjadi lebih terjamin legalitasnya. Termasuk kemudian payung yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah walaupun dasar hukumnya jelas, masa depan pramuwisata akan menjadi lebih baik, ” ujar Zainuddin dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan jajaran DPP HPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

    WIRAUSAHA.CO.ID
    market.biz.id WIRAUSAHA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menilai, apabila setiap aspek dalam pariwisata dibuat regulasi tersendiri, nantinya akan sangat banyak produk UU. Sehingga, dirinya sepakat apabila UU Kepariwisataan ntersebut direvisi, sehingga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pemandu wisata ini bisa dituangkan dan dinormakan dalam revisi itu.

    “Karena usaha pariwisata itu setidaknya ada kawasan pariwisata, ada jasa, perjalanan wisata, kemudian jasa konsultasi, dan lain-lain. Itu kemudian kalau masing-masing usaha pariwisata ditarik  menjadi satu undang-undang sendiri-sendiri, ini akan menjadi (UU) sangat banyak, ” tandas legislator dapil Jawa Timur X itu. 

    Diketahui, dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI tersebut, DPP HPI menyampaikan beberapa permasalahan terkait pramuwisata, mulai dari status ilegal atau tidak memiliki lisensi, dan/atau hanya bermodalkan sertifikasi kompetensi, pramuwisata bekerja tidak sesuai dengan kode etik, dan hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap, serta terdapat dikotomi profesi pramuwisata sehingga menjadikan eksistensi organisasi pramuwisata tidak memiliki legitimasi secara menyeluruh. (hal/sf)

    Zainuddin Maliki PAN KOMISI X DPR RI
    ZONE.CO.ID

    ZONE.CO.ID

    Artikel Sebelumnya

    Djohar Arifin Minta Penguatan Perguruan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 2

    Postingan Tahun ini: 1222

    Registered: May 25, 2021

    Muh. Ahkam Jayadi

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 379

    Registered: Aug 19, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 319

    Registered: Jul 11, 2020

    Alriq Israq Ryawan

    Alriq Israq Ryawan verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 364

    Registered: Jul 17, 2020

    Profle

    Muh. Ahkam Jayadi verified

    Dandim 1507/Saumlaki Komandan Upacara Pemberangkatan Satgas Pulau Terluar Koops XVI TA 2022
    Sekda Andre Algamar Lantik 6 Pejabat Fungsional 
    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah
    Warga Jorong Koto Kaciak Tewas Tenggelam di Danau Maninjau saat Mancing

    Rekomendasi

    Ditandai Dengan Eartag, Bupati Bantaeng Beri Peternak Asuransi Usaha Ternak Sapi
    UB dan Densus 88 Deklarasi Anti Radikalisme
    Cerita Rizalnutritionist dari UNAIR Menuju Cornell University
    3 Mahasiswa UNAIR Asal Lamongan Ciptakan Bahan Bakar Alternatif dari Sekam
    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah

    Ikuti Kami